Informasi Publik yang Dikecualikan adalah informasi yang rahasia dan tidak dapat diakses publik menurut UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP), karena berpotensi membahayakan negara, mengganggu kepentingan umum, atau melanggar hak privasi. Pengecualian ini bersifat ketat, terbatas, dan wajib melalui uji konsekuensi sebelum ditetapkan.